Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Shalawat dan Salam
mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat
dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Amma ba’du:
Gadai menggadai adalah jenis transaksi
yang telah lumrah dilakukan masyarakat manusia. Ini menunjukkan bahwa
transaksi gadai dibutuhkan oleh manusia dalam hubungan interaksi
(mu’amalah) mereka di dunia. Sejalan dengan ini, akad gadai adalah jenis
transaksi yang dihalakan oleh syariat dengan dalil dari Alquran, sunnah
dan ijma para ulama. Namun tentu saja transaksi itu harus dilakukan
dengan aturan-aturan yang wajib diperhatikan. Karena ternyata dalam
prakteknya, transaksi ini tidak jarang dilakukan dengan tanpa
mengindahkan aturan-aturan syar’i, sehingga terjatuh pada perkara yang
diharamkan dan menyimpang dari tujuan akad gadai itu sendiri.
Diantara permasalahan yang terkait dengan
gadai adalah tentang memanfaatkan barang gadaian yang ada pada pemegang
barang gadai/pemberi piutang. Penulis pun pernah ditanya: Apakah boleh
menggadaikan barang seperti motor kepada orang yang memberi pinjaman
uang (utang) dengan ketentuan bahwa barang itu boleh dipakai oleh
pemberi pinjaman?
Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak beberapa nukilan dari para ulama berikut:
Madzhab Hanafy
Ulama Hanafiyyah berkata, “Tidak boleh
bagi pemegang barang gadai (murtahin) memanfaatkan barang gadaian dengan
memakai, mengendarai, menempati (tempat tinggal), memakai pakaian atau
membaca kitab. Kecuali dengan izin penggadai. Karena ia hanya memiliki
hak untuk menahan barang tersebut, bukan memanfaatkan.
Jika pemilik barang mengizinkan, menurut
sebagian ulama hanafy boleh secara mutlak. Dan menurut sebagian lagi
tidak boleh secara mutlak. Karena ia termasuk riba atau syubhat riba.
Dan ridha atau izin tidak dapat melegalkan riba atau syubhat riba.
Diantara mereka juga ada yang merinci. Jika disyaratkan pemanfaatan atas
penggadai dalam akad maka tidak boleh, termasuk riba. Jika tidak
disyariatkan maka boleh, karena termasuk pemberian dari penggadai kepada
penerima gadai. Dan pensyaratan itu baik dalam bentuk yang terang atau
jelas, begitu juga dalam bentuk yang sudah menjadi keumuman yang
dikenal. Karena sesuatu yang telah dikenal sama seperti yang
disyaratkan.”[1]
Madzhab Maliky
Sahnun berkata, “Aku berkata, “Apakah
penerima gadai, boleh baginya mensyaratkan sesuatu dari manfaat barang
gadaian?” ia (ibnul Qasim) berkata, “Jika itu karena utang perdagangan,
maka boleh. Namun jika utang karena pinjaman, maka hal itu tidak boleh,
karena ia menjadi pinjaman yang mendatangkan manfaat.”[2]
Madzhab Syafi’i
Asy-Syirazy berkata, “Jika seseorang
mengajukan sebuah syarat dalam gadaiannya yang menegasikan tujuan dari
akad gadai, seperti berkata, “saya menggadaikan barang untukmu tapi
dengan syarat saya tidak akan menyerahkannya kepadamu, atau dengan
syarat barang itu tidak boleh dijual untuk melunasi utang, atau dengan
syarat kemanfaatannya untukmu, atau anaknya untukmu”, maka syarat
tersebut batal. Karena sabda Nabi, “Setiap syarat yang tidak ada dalam
kitabullah adalah batil, walaupun seratus syarat.”[3]
Al Muthi’iy berkata, “Jika seseorang
berkata kepada orang lain, “Hutangi saja sebanyak seribu junaih dan saya
memberikan mobil saya kepadamu sebagai gadaian dan kamu boleh
memanfaatkannya.” Kemudian orang itu menghutangi. Maka akad pinjam
meminjamnya batal. Karena ia adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat.”[4]
Madzhab Hanbaly
Ibnu Qudamah berkata, “Diantara syarat-syarat gadai yang rusak: “…Atau agar penerima gadai memanfaatkan barang gadaian.”[5]
Al-Khiraqy berkata, “Dan penerima gadai
tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang gadaian, kecuali binatang
tunggangan atau perahan, maka boleh ditunggangi atau diperah seukuran
biaya makanannya.”
Ibnu Qudamah berkata: “Pembahasan atas permasalahan ini dalam dua keadaan: Pertama,
pada barang gadaian yang tidak ada biaya tanggungannya. Seperti rumah
atau barang berharga dan sejenisnya. Maka tidak boleh bagi penerima
gadai memanfaatkannya sama sekali tanpa izin penggadai. Kami tidak
mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini. Karena barang
gadaian milik penggadai, begitu juga tambahannya dan kemanfaatannya.
Maka tidak boleh bagi selain penggadai mengambilnya (tambahan atau
manfaat) tanpa seizinnya.
Adapun jika penggadai mengizinkan bagi
penerima gadai untuk memanfaatkannya tanpa imbalan, sementara utang
gadaian itu berupa pinjaman, maka ini pun tidak boleh. Karena hal ini
mengakibatkan pinjaman yang mendatangkan manfaat, dan itu adalah haram.
Ahmad berkata, “Saya membenci pinjaman ad-duur, ia adalah riba.”
Maksudnya adalah jika sebuah rumah digadaikan dan dimanfaatkan oleh
penerima gadai.
Akan tetapi jika utang itu adalah karena
barang dagangan atau uang sewaan (yang belum dibayar), atau utang selain
pinjaman, kemudian penggadai mengizinkannya, maka itu boleh.”
Fasal: “jika disyaratkan dalam gadaian
penerima gadai memanfaatkan barang gadaian, maka syaratnya rusak, karena
hal itu menegasikan tujuan dari penggadaian. Dari Ahmad, bahwa boleh
dalam barang dagangan…”
Kedua, jika barang gadaiannya
merupakan sesuatu yang membutuhkan biaya. Maka hukum penerima gadai
dalam memanfaatkannya baik dengan imbalan atau tidak, dengan izin
penggadai, hukumnya seperti yang sebelumnya. Jika penggadai mengizinkan
bagi penerima untuk membiayai dan memanfaatkannya seukuran dengan biaya,
maka boleh. Karena itu termasuk kompensasi.”[6]
Beberapa Kesimpulan
Dari nukilan-nukilan diatas, kita bisa menyimpulkan beberapa hal:
- Pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian yang ada padanya. Karena pemegang gadai hanya memiliki hak menahan barang, bukan memanfaatkan barang. Kepemilikan barang tetap menjadi hak penggadai.
- Haramnya pemanfaatan ini karena hal tersebut termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat. Hal ini dilarang karena termasuk riba. Sebagaimana dalam kaidah, “Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”[7]
- Izin pemilik barang gadai tidak dapat melegalkan pemanfaatan karena ia termasuk riba. Dan ridha atau izin tidak dapat menghalalkan riba. Karena haramnya riba tidak hanya terkait dengan hak sesama, tapi juga terkait dengan hak Allah.
- Jika izin pemanfaatan itu disyaratkan dalam akad maka ini jelas termasuk riba yang diharamkan. Begitu juga jika tidak disyaratkan secara terang (sharih) dalam akad akan tetapi sudah menjadi keumuman yang sudah diketahui. Karena sesuatu yang sudah menjadi keumuman hukumnya seperti sesuatu yang disyaratkan. Dan kebanyakan manusia biasanya ketika mereka memberikan pinjaman dengan barang gadaian, mereka ingin memanfaatkan barang tersebut.
- Jika tidak disyaratkan dalam akad, maka hukumnya boleh menurut sebagian para ulama di madzhab Hanafy. Dengan alasan bahwa itu termasuk pemberian dari pemilik barang gadai kepada penerima gadai. Akan tetapi yang benar adalah tetap tidak boleh. Karena ia termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat. [8]
- Akad pegadaian adalah jenis akad yang tujuannya adalah sebagai jaminan (tautsiq) yang jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadaian itu bisa dijual dan uangnya bisa dipakai untuk melunasi. Dan akad gadai itu bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Maka, jika pemegang barang memanfaatkan barang gadaian berarti ia telah melakukan sesuatu yang menegasikan tujuan dari akad gadai.
- Tujuan akad pinjam meminjam juga adalah tolong menolong/membantu (irfaaq), agar peminjam mendapat manfaat dari pinjaman yang ia butuhkan itu. Dan balasan bagi yang memberi pinjaman adalah perbuatannya itu bernilai kebaikan (ihsan) dan mengharap pahala dari Allah.[9] Oleh karena itu juga jika pemberi pinjaman mendapat manfaat dari barang gadaian peminjam, maka ia menegasikan tujuan dari akad gadai.
- Haramnya pemanfaatan itu hanya jika utang penggadai adalah utang pinjaman. Jika utang itu adalah utang jual beli atau sewa menyewa, maka hal itu dibolehkan dengan izin penggadai.
- Penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian dengan izin penggadai dan imbalan, karena berarti itu termasuk kompensasi.
- Jika barang gadaiannya merupakan sesuatu yang membutuhkan biaya, seperti hewan ternak yang membutuhkan makanan, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya dengan menunggangi atau memerah susunya seukuran dengan biaya yang dia keluarkan. Karena hal itu termasuk keadilan. Dan ini pendapat Madzhab Hanbaly.
Penutup
Itulah beberapa hal yang dapat penulis
bahas dalam masalah ini. Khusus masalah pemanfaatan barang gadaian oleh
pihak pemberi piutang/pemegang barang gadai.
Wallahu ‘alam, Wa shallallahu ‘alaa Nabiyyinaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’iin.
Abu Khaleed –
Tidak ada komentar:
Posting Komentar